Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi Minta PUPR Tingkatkan Program Padat Karya

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan persentase program padat karya yang saat ini hanya di kisaran angka 14 persen. Arwani mengungkapkan, pentingnya peningkatan program padat karya tersebut selaras dengan prioritas nasional dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemaparan tersebut disampaikan Arwani saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kementerian PUPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). “Saya mengusulkan agar program padat karya bisa dinaikkan. Sebagaimana diketahui, prioritas nasional adalah pemulihan ekonomi selain daripada reformasi struktural. Maka, tentu semua kegiatan program adalah bagaimana memenuhi kriteria untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ” ujar Arwani.

Selain itu, Politisi Fraksi PPP tersebut meminta Ditjen Cipta Karya memprioritaskan penyediaan air bersih. Ditjen Cipta Karya pun sudah berulang kali menyatakan prioritas air bersih apalagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Bahkan dari sektor sanitasi dan permukiman, sektor air bersih masih kalah sisi pembiayaannya. Maka, di sini wajib perlu adanya inovasi dan terobosan agar target RPJMN itu bisa memenuhi alternatif pembiayaan dalam memenuhi target prioritas air bersih, ” tandas Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.

Selanjutnya, Arwani mendorong Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR untuk segera menyelesaikan target pembangunan jalan tol Demak - Tuban. Mengingat, jalan tol tersebut ke depannya sangat menunjang aspek pemulihan ekonomi masyarakat sekitar. Terlebih, jika pembiayaan pembangunan jalan tol full dari dalam negeri.

“Pembangunan jalan tol bisa kita buat sendiri, saya kira mungkin hanya beberapa alat berat tertentu yang membutuhkan keterlibatan asing. Ke depan, pembiayaan jalan tol bisa full dari dalam negeri. Saya dengar, seperti di Sumatera masih dikuasai mayoritas pihak asing sehingga mengurangi upaya kita untuk secara penuh mendukung industri dalam negeri. Kalau pembangunan jalan tol, saya kira bisa full dalam negeri untuk mempercepat prioritas PEN, ” pungkas Arwani. (pun/es)