Wahyu Sanjaya: Alokasi DAK Ada yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Daerah

Wahyu Sanjaya: Alokasi DAK Ada yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya

JAKARTA - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Kami (BAKN) sengaja mendatangi IPB dengan tujuan untuk mengetahui pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Karena sering kali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga kerap terjadi temuan berulang yang tidak berdampak pada pembangunan di daerah tersebut, ” ujar Wahyu usai pertemuan dengan rektor dan guru besar IPB, Bogor, Jawa Barat Selasa (15/6/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu menyampaikan bahwa permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan itu ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan. Bedanya hanya pada spesifikasi daerah kepulauan, di mana secara spesifik atau secara khusus daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) lainnya.

Sehingga banyak rencana program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda. Sebut saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan membuat tela’ah terkait DAK tersebut yang kemudian akan dibacakan dalam sidang paripurna sebagai masukan kami.

“Karena kalau kita lihat sekarang, untuk transfer daerah tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa itu tidak ada pengawasan nya di DPR RI. Sehingga pengawasan tidak jalan. Artinya, tidak ada pengawasan sama sekali, ” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (ayu/es)

Wahyu Sanjaya DPR RI BAKN DEMOKRAT
Muhammad Rafico Tiyandri

Muhammad Rafico Tiyandri

Previous Article

Tony Rosyid: Soal Haji, Mari Cari Solusi

Next Article

Presiden Jokowi Batalkan Vaksin COVID-19...

Related Posts

Peringkat

Profle

Pardal Riyanto verified

Aa Rulsan Sutisna

Aa Rulsan Sutisna verified

Postingan Bulan ini: 47

Postingan Tahun ini: 392

Registered: May 28, 2021

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 33

Postingan Tahun ini: 53

Registered: May 25, 2021

Asep Ucu SN

Asep Ucu SN verified

Postingan Bulan ini: 32

Postingan Tahun ini: 405

Registered: Jul 14, 2021

Edi Purwanto

Edi Purwanto

Postingan Bulan ini: 32

Postingan Tahun ini: 55

Registered: Sep 18, 2021

Profle

Asep Ucu SN verified

Listiawati Ditahan Karena DAK Afirmasi Suarlembit;Jika ada Indikasi Tersangka Lain Segera Ditetapkan
Tanggapan dan Klarifikasi Wakil Bupati Oskar Makai, SH Atas Pernyataan Bupati Dogiyai
Edarkan Sabu di Perdagangan, Barang Bukti 6 Paket Milik 1 Pria Warga Simalungun dan 2 Warga Batubara Saat Diringkus
Prestasi Karyawan PTPN IV Afdeling 7 Kebun Dolok Ilir, Managemen Adakan Syukuran

Follow Us

Recommended Posts

Abai Protokol Kesehatan, 3 Orang Push Up di Tempat
Polres Lumajang Layani Lebih dari 600 Warga, Desa Munder Yosowilangun Menjadi Desa Sadar Vaksinasi 
Danrem 082/CPYJ Dampingi Pangdam V/Brw Tinjau Kipan C Yonmek 521/DY
Kpt Arm Witono Bersama Pihak Terkait Terus Jadi Garda Terdepan Lindungi Warga Dari Pandemi
Diduga Ada Permainan, BNI Tunjuk Perangkat Desa Jadi E- warung di Kabupaten Semarang