BOGOR - Elemen Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Puncak Bogor rencana akan melakukan unjuk rasa di Gedung Sate dan PTPN VIII Bandung.
Ujuk rasa yang akan dilakukan Gerakan Pemuda Puncak ini terkait maraknya pembangunan di Lahan PTPN VIII yang diduga menabrak per Undang Undangan.
Diketahui Lahan HGU PTPN VIII yang diperuntukkan untuk perkebunan sesuai visi misinya kini dikhianati dengan dalih Investasi.
Koordinator Gerakan Pemuda Puncak Bogor, Bayu mengatakan kawasan puncak kabupaten Bogor sudah diperkosa dari keasliannya. Puncak yang identik dengan perkebunan Tea lambat laun mulai sirna, bahkan mengancam keselamatan masyarakat puncak itu sendiri.
" Jelas sudah PTPN VIII diduga melenceng dari aturan yang ada, lahan HGU yang diperuntukan untuk perkebunan kini dirusak oleh bangunan yang mengatasnamakan Investasi, tidak sedikit kejadian bencana alam sering terjadi di musim penghujan akibat kerusaka alam" ujar Bayu, Kamis (26/10/23).
Dengan hal ini Rencana beberapa elemen yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Puncak Bogor akan melakukan unjuk rasa sebagai kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian kawasan puncak.
"Kami dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat Pemberitahuan aksi sebagai bukti bahwa Pemuda Puncak Bogor hadir ditengah masyarakat, kami juga tidak ingin terjadi bencana alam akibat oknum pemerintah itu sendiri" tegasnya.
Sementara itu Korlap Gerakan Pemuda Puncak Bogor, Maulana meminta Pemerintah segara menghentikan Proyek pembangunan wisata yang merusak kelestarian alam puncak dan mengembalikan lahan HGU kepada fungsinya.
" Kami menuntut Pemerintah untuk mengembalikan kelestarian kawasan puncak dan hentikan Proyek PT Jaswita ", ungkapnya.
Ditempat yang sama Jenlap Gerakan Pemuda Puncak Bogor, Feri mengatakan hal yang sama, pihaknya tidak segan akan melakukan aksi maraton sampai kepada pemerintah pusat jika PTPN VIII dan Pemprov Jawa Barat tidak melakukan tindakan atas kerusakan alam yang terjadi di hahan HGU PTPN VIII.
Baca juga:
Demo Mahasiswa di Kota Cirebon Sempet Ricuh
|
" Jika PTPN VIII dan Pemprov Jawa Barat tidak mengembalikan kelestarian alam puncak, kami akan ujuk rasa di Jakarta", pungkas. ***