Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?

Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?

JAKARTA, - Center for Budget Analysis CBA meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit terkait pengelolaan uang buruh oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sampai Agustus 2021 dana investasi buruh yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 514, 74 triliun dan angka ini akan terus naik sampai akhir tahun di kisaran Rp. 542, 41 triliun.

“Harusnya dana ratusan triliun hasil dari jerih payah buruh bisa kembali dinikmati buruh, bukan malah numpuk di Bank dan menghasilkan bunga, atau digunakan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan buruh, ” ucap Koordinator CBA, Jajang lewat rilis resmi nya yang diterima media, Jumat (31/12).

Misalnya, Fasilitas Manfaat Layanan Tambahan berupa program Kredit Pemilikan Rumah KPR bagi buruh pengelolaannya amburadul. Padahal kata Jajang, program ini yang paling dibutuhkan oleh buruh tapi untuk pengajuan kredit saja para buruh seperti dikerjain oleh pihak bank dengan persyaratan berbelit-belit.

Padahal dari ratusan triliun dana buruh yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan program KPR ini nilainya hanya secuil dibandingkan total dana yang dikelola. Fasilitas MLT untuk rumah buruh dari 2017 sampai Agustus 2021 baru dikucurkan Rp 655, 49 miliar.

Dalam 5 tahun baru 2.384 rumah yang berhasil dinikmati buruh, bahkan dalam 3 tahun terakhir terus menurun. Jika 2017 ada 658 rumah KPR untuk buruh, kemudian 2018 mencapai 1.385, tahun 2019 anjlok menjadi 398 rumah, bahkan tahun 2020 hanya 82 rumah.

Penurunan program perumahan bagi buruh sangat janggal, bahkan dalam beberapa kasus di lapangan dari 100 buruh yang mengajukan pencairan kredit ke Bank hanya 3 yang berhasil.

Belum lagi fakta pekerja kontrak sudah dipastikan tidak bisa menikmati program KPR karena terbentur persyaratan di Bank, bahkan pekerja tetap juga banyak yang kesulitan mengajukan bantuan.

“Ini  benar-benar zalim, padahal uang yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dan di simpan di Bank adalah hak buruh, tapi buruh seolah-olah harus mengemis ke Bank dan BPJS ketenagakerjaan, ” jelasnya.

Hal ini tidak boleh terus berlanjut, ketidakbecusan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola fasilitas MLT program KPR jika dibiarkan sangat merugikan buruh, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.

“BPK harus segera melakukan audit investigasi terkait pengelolaan dana investasi BPJS ketenagakerjaan yang mencapai Rp 514, 74 triliun, khususnya program perumahan bagi buruh, ” tegasnya.

Sumber: Jajang Nurjaman (Koordinator CBA)

Jakarta
Lukman Hakim

Lukman Hakim

Previous Article

Refleksi Akhir Tahun 2021, Ketua MA: Bersinergi...

Next Article

Tony Rosyid: Anies Baswedan dan Anak Yatim...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 219

Postingan Tahun ini: 219

Registered: May 25, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 214

Postingan Tahun ini: 214

Registered: Apr 8, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 145

Postingan Tahun ini: 145

Registered: Aug 19, 2021

Nanang Suryana Saputra

Nanang Suryana Saputra verified

Postingan Bulan ini: 128

Postingan Tahun ini: 128

Registered: Jul 10, 2020

Profle

Linda Sari

Bocah Asal Banjarnegara Tewas di  Kolam Renang Cipawon Purbalingga
Dua Terduga Pencuri Motor Ditangkap Warga Kaligondang Polisi Amankan dari Amuk Massa
Viral Di Medsos, Aktivis Anak Labuhanbatu Desak Bupati Segera Tutup 'HANS STATION'
Polresta Banyuwangi Gelar Olah TKP di Heroes Cafe Pasca Penggerebekan Tarian Striptis

Follow Us

Recommended Posts

Dukung Vaksinasi Babinsa Koramil 0827/22 Masalembu Terus Dampingi Vaksinator
Percepat Vaksinasi Dengan Cara Door To Door Babinsa Saronggi Sambanggi Rumah Lansia
Puting Beliung di Larangan Brebes, Dua Orang Terluka
Lurah Damon Ajak PWI Bengkalis Bersinergi Tingkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan