Respon Akademis Terhadap Hasil Survei  Litbang Kompas Berjudul Atasi Tujuh Tantangan Demi Warisan Yang Baik

BOGOR - Berita survei kepuasan kinerja pemerintah yang dimuat di Harian Umum (HU) Kompas yang berjudul tujuh tantangan demi warisan yang baik empat  hari lau, ada "gejala sosial paradoks". 

Walaupun begitu genjarnya opini dan kritik negatif terhadap kinerja Pemerintahan RI oleh para ilmuwan, pakar dan pemerhati sosial, tetapi hasil evaluasi Litbang Kompas yang di muat  melalui pooling (survei) hasilnya sebaliknya, kinerja Pemerintahan Jokowi-Makruf sangat membaik, simpulannya
Paradoks ?. 

Baca juga: Management Fukming Property Indonesia Ucapkan Apresiasi Kepada Pemerintah Indonesia dan Polda Banten

Sedemikian rupa fakta dan gejala 'bad governance' Jokowi-Makruf yang.mencuat ke publik dan direspon para  ilmuwan, pakar dan pemerhati sosial-ekonomi - politik negeri ini, akan tetapi HU Kompas pada hari  Senin tgl 20 Pebruari 2023, telah membuat atau menurunkan laporan khususnya berdasarkan hasil poolingnya. Bahwa proporsi Kepuasan responden terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-Makruf Amin meningkat pada level 69.3 % (thn 2023) dari tahun.sebelumnya (thn 2022) sebesar 62.1, %, sedangkan  Ketidakpuasan mengalami penurunan menjadi 30.7 ?ri tahun sebelumnya 37.9 % (thn 2022). 

Paradoks dan Anomali.

Baca juga: Irfan Maftuh: Lockdown Total, Solusi Terbaik?

Pertanyaannya? apakah pengamat yang berbuat salah memandang (mispersepsi) selama rezim  yang tengah berkuasa saat ini, dengan menebar berita palsu atau bohong (hoaks)? Atau ada kesalahan metodologi riset (pooling) yang dikerjakan Litbang Kompas, tidak memenuhi norma dan kaidah-kaidah ilmiah?  sehingga data dan informasi yang diperoleh bias, atau ada interpretasi data olahan bersifat sunjektif dalam upaya merekayasa atau menggiring opini seperti yang diinginkan dari pihak tertentu ("sponsor") misalnya sebut saja dari pihak the ruling party dan atau oligarki etc untuk framing pencitraan. 

Adanya upaya direncanakan (by design) opini publik ini seolah-seolah ada kemajuan dan apresiasi publik terhadap kinerja Pemerintah. Hal ini berguna untuk menjadikan modal sosial (social kapital) dari the ruling party untuk memberikan warisan yang baik, agar husnul khotimah.
Sehingga layak untuk dipilih ketiga kalinya dari prestasi ini. Tapi alhamdullilah Bapak Prof. Mahfud MD Menkopolkam RI telah membatah opini lanjutkan 3 (tiga) periode Presiden ini di HU Kompas, hasil wawancara Kompas yang dimuat pada laporan yang sama dengan hasil pooling. 

Baca juga: Pernyataan Sikap Terbuka Ojol

Hayoo bagaimana Respon Kita terhadap penilaian atau evaluasi Kompas tersebut. Laporan lengkapnya harap dibaca HU Kompas hari ini Senin tgl 20 Pebruari 2023 pada halaman depan (pertama) berjudul "Atasi Tujuh Tantangan Demi Warisan Yang Baik". 

Terus terang, saya juga agak bingung memahami laporan khusus pooling Kompas tersebut. Apakah yang dimaksud warisan yang baik itu seperti piutang negara yang membesar dan menumpuk serta menciptakan ketergantungan modal investasi dengan berutang ke suatu negara asing (sebutlah China) yang akhirnya kemungkinan bisa nengancam krdaulatan negara?; Atau angka kemiskinan dan pengangguran yang membesar dan meningkat? Atau ketimpangan sosial berdasar analisa data gini ratio yang tinggi berkisar 03 - 04 status berbahaya ? Atau meningkatnya angka persepsi korupsi terhadap penyelenggara negara?; Atau masih besarnya angka stunting anak-anak balita negeri ini yang berakibat lose generation?; Atau semakin menurun indek demokrasi, proses pengambilan keputusan kebijakan publik abai dengan aspirasi rakyat spt kasus UU Minerba, Cipta Kerja (Omnibuslaw) dlmana hak-hak buruh ndimarginalkan?; Atau semakin menguatnya cengkraman oligarki baik di bidang ekonomi kini juga merambah kebidang politik dan pemerintahan (kekuasaan, public policy) akibat bias dan terabaikan kemakmuran bersama rakyat?. 

Baca juga: Hajra Nasarudin: Desa Kurunga Halmahera Selatan Butuh Bangunan Sekolah

Harga komoditas strategis sempat melambung tinggi seperti minyak goreng, dan lainya akibat adanya perbuatan jahat kolusi dan korupsi pejabat negara dengan segelintir oligarki ?; Perbuatan illegal mining, illegal fishing dan illegal logging tetap jalan karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, akibatmya  lingkungan hidup (ekosistem alam) semakin rusak, sehingga terjadi bencana demi bencana alam merupakan peristiwa pahit langganan, yang merenggut harta dan nyawa penduduk lokal ?; Atau sangat lemahnya penegakan hukum (lawenforcement) negeri, agar diingat fenomena pelanggaran hukum lnstitusi kepolisian dengan kasus Ferdy Sambo yang baru divonis mati, ada apa dibalik kasus itu kaitan dengan perjudian online - narkoba dan backing illegal mining?. 

Atau produk-produk public policy seperti RUU menjadi UU cenderung diabaikan aspirasi rakyat? Atau kasus terpublikasi HU Kompas mengenai badnews yang merusak tatanan dan martabat pendidikan tinggi melalui "perjokian karya jurnal ilmiah untuk meraih gelar Guru Besar", yang menggambarkan kebejatan moral dan etik dunia Pendidikan Tinggi (kampus) kita?. Atau rendahnya mutu pendidikan kita jika diperbandingkan peringkat negara-bangsa lainnya di belahan dunia ? Atau jenis dan tarif  pajak yang dibebankan  kepada rakyat semakin banyak dan meningkat nilai nominalnya?; Atau bahkan dana haji yang dikelola BKPH dimanfaatkan untuk kegiatan investasi membiayai proyek-proyek investasi Pemerintahan yang diragukan pengembaliannya?; Dan lain-lain terlalu panjang untuk disebutkan satu persatu di dalam tulisan ini seperti yang pernah dipublish di massmedia koran-majalah-taploid dan terutama di media sosial seperti WA, Youtube, FB, Twitter dan lain-lain. 

Baca juga: Kepala UPP Kelas III Dobo Akhirnya Minta Maaf Kepada Wartawan

Lantas bagaimama kita mensikapinya? 

Hampir semua orang atau para pemangku kepentingan (stakeholders) yang peka terhadap terpaan berita buruk (bad news) yang sempat dan sering muncul di media pasti paham akan fenomena sosial yang tak menggembirakan dan berbagai perbuatan jahat tersebut. 

Akan tetapi HU Kompas melaporkan tingkat kepuasan kinerja Pemerintah sangat membaik dengan angka yang cukup fantastik sebesar 69.3 % (mendekati angka 70 %), dianalisa dari 20 indikator dalam 4 aspek yang disurvei yakni, politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial, disimpulkan semuanya mengalami kenaikan tingkat kepuasan secara bervariasi. 

Litbang Kompas juga mengungkapkan bahwa ada 7 indikator yang hasil penilaian publik masih dibawa 50 %, "hebat nian dan mantap betul" prestasi rezim yang tengah berkuasa (the ruling party) tersebut? 

Memang amat terasa saat ini zaman Now, bicara jujur atau apa adanya (objektif) terlalu sukar untuk dilakukan, ada kecenderungan informasinya bias tidak sesuai antara hasil survei dengan rialitas sosial dan akhiir sulit dipercaya masyarakat (untrust society), termasuk suara Pers akhir-akhir ini yang sarat dengan kepentingan politik dan bisnis segelintir pemilik modal besar (oligarki). 

Baca juga: JDRP2 dan JDP: Dua Fasilitator Kunci Dialog Jakarta-Papua

Penulis : Dr.Ir.H.Apendi Arsyad MSi (Pendiri-Dosen Universitas Djuanda Bogor; Konsultan K/L negara; Pendiri Ketua Wanhat ICMI Orwilsus Bogor dan
Wasek Wankar ICMI Pusat, serta Pengamat Sosial).

Editor: FR