Kapolri Gaungkan Pemilu Damai, Tak Ingin ada Polarisasi

JAKARTA - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan tak terpecah meski berbeda pilihan dalam pemilu. Dia mengatakan Polri sangat mendukung bila masyarakat menggelar deklarasi pemilu damai.

"Dan itu tolong kita jaga bersama. Oleh karena itu, kami selalu berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi pemilu damai. Karena itu penting buat masyarakat kita yang tentunya akan terdampak karena perbedaan pendapat, " kata Jenderal Listyo di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Kapolri mengajak masyarakat tidak terpecah belah meski berbeda pilihan dalam pemilu. Dia tak ingin ada perpecahan hanya karena perbedaan pendapat.

"Dan kita tak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa karena persatuan dan kesatuan itu lebih diutamakan, " ucapnya.

Sigit mengatakan TNI-Polri juga akan berupaya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam menghadapi tahun politik ini. Dia mengatakan Indonesia harus terus bersatu di tengah situasi global yang sedang tak stabil.

Dia mengatakan siapa pun presiden yang terpilih akan dihadapkan pada tantangan dinamika global. Sehingga, lanjutnya, tak semestinya masyarakat terpolarisasi karena berbeda sosok presiden yang dipilih.

"Menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, siapa pun presidennya. Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu. Dan siapapun presidennya akan menghadapi itu dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat, " tambahnya.

Dia mengatakan TNI-Polri terus mengutamakan menjaga persatuan dan kesatuan dengan berpegang pada Pancasila. Dia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan tak ada perpecahan di masyarakat meski berbeda pendapat.

Sigit mengatakan Polri berkomitmen mengamankan seluruh tahapan agar Pemilu 2024 berjalan lancar. Dia mengatakan pengamanan dalam Operasi Mantap Brata itu dilakukan sejak KPU menyatakan rangkaian Pemilu 2024 dimulai.

Dia mengatakan pengamanan dilakukan sejak tahapan Pemilu dimulai, distribusi logistik, pelaksanaan pencoblosan, penghitungan, hingga pengamanan saat dilakukan gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira ini bukan hanya dilaksanakan pada pemilu ini. Dari semenjak pemilu ada, Polri mendapatkan tugas untuk melaksanakan tugas pengamanan tahapan pemilu, " katanya.

Dia meminta masyarakat melapor jika menemukan oknum polisi yang berbuat lebih dari pengamanan dalam Pemilu 2024. Kapolri meminta pelaporan disertai bukti dugaan pelanggaran.

"Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang melanggar komitmen itu? Ya silakan dilapor, tentu saja kita akan proses. Namun, sebaiknya harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi juga ada bukti yang cukup, " tuturnya. (#red)